Dalam Upacara Dies Natalis Soegijapranata Catholic University (SCU) di Semarang, 5 Agustus 2026, Romo Y. Fery Kurniawan OFM menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Berjumpa Dengan Api Logos Menyala”. Menarik yang ia sampaikan dalam orasinya. Ia menyinggung tentang perlunya sikap kritis terhadap kondisi kekinian di Indonesia. Berikut ini adalah petikan orasinya yang telah disunting seperlunya.
Terkait dengan orasi ilmiahnya “Berjumpa Dengan Api Logos Menyala”, ia menyampaikan terjemahan logos secara sederhana, logos itu sabda, kata yang bermakna, berbeda dengan omon-omon.
Jadi apa yang dimaksud dengan “Berjumpa dengan Api Logos yang Menyala”? Mari simak orasinya.
Saya akan mulai dari sebuah kisah di sebuah kampung yang modern, modern mediocre. Listrik belum masuk, orang menggunakan genset. Yang menarik, setiap malam para petani dan pengrajin sopi, sejenis arak lokal berkumpul di rumah guru untuk mengobrol.
Demikian juga kampung yang sangat udik, listrik belum masuk, hanya menggunakan pelita, rumah guru juga menjadi pilihan orang untuk berkumpul.
Sampai sekarang kita masih bisa menjumpai kampung-kampung itu di sebuah pulau bernama Flores yang oleh negara dibaptis menjadi pulau panas bumi. Yang sampai sekarang juga masyarakatnya tengah melawan proyek itu, sembari bertanya, “Listrik itu untuk siapa? Untuk orang-orang di pulau atau untuk tuan-tuan di ibu kota?”
Sabda I: Ibu Kota Kolonial di Pulau Panas Bumi
Maka dari kata ibu kota itu saya ingin beranjak ke tempat lain. Kita akan ke dunia masa lampau dulu. Pertanyaannya adalah mengapa dan belajar dari mana kota-kota modern sehingga memiliki watak kolonialis, yang menggunakan daerah-daerah pinggiran, periferi, hanya sebagai penopang kebutuhan pusat?
Kita mulai dari akar kata ibu kota, metropolis. Mater=ibu. Polis=kota. Metropolis ini berbeda dengan polis. Metropolis adalah istilah yang digunakan orang-orang Yunani ketika keluar dari tanah air dan kemudian dia menyebut kota asalnya itu sebagai metropolis. Sementara kota-kota yang akan mereka duduki, mereka sebut sebagai koloni.
Dan karena itu sejak awal koloni-koloni ini menjadi penopang bagi metropolis. Sementara metropolis menjadi pusat.
Watak metropolis itu kemudian diwariskan kepada kerajaan-kerajaan imperial yang melakukan kolonialisasi di Afrika dan Asia, membentuk kota-kota modern.
Jadi bisa dikatakan secara historis, watak metropolis ini mewaris ke dalam watak kota-kota modern, yang selalu kemudian menciptakan koloni-koloni sebagai penopang pusat.
Sama seperti pulau panas bumi dibaptis dan seperti pembaptisan menggunakan air suci, aqua saqra. Saqra, sacer bisa berarti disucikan, bisa berarti dikhususkan, bisa berarti juga dieksklusikan.
Jadi dari kota-kota modern yang muncul dari negara-negara koloni yang sebagian besar adalah dinasti dan imperial, dari situ juga mewaris dalam watak kota-kota modern, negara-negara pasca kolonial. Inilah perbedaan antara paradigma metropolis dengan paradigma polis. Paradigma polis, jadi mengandaikan negara-negara kota yang sifatnya autarkis, subsisten, mandiri dalam segala hal, entah kebudayaan dan sumber daya dan mereka saling berkooperasi, tanpa kemudian mencampuri dan mengintervensi kehidupan khasnya.
Pertanyaannya adalah paradigma mana yang sedang dijalankan oleh, kalau kita boleh katakan, Republik Indonesia ini? Paradigma metropolis atau paradigma polis kooperatif?
Dari paradigma kota ini, kemudian kita akan beranjak bagaimana sebuah kota yang memusat itu seperti dalam kata Injil, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar. Di mana pusat-pusat metropolis mengekstrasi periferi, di situlah elit-elit berkumpul. Yang dilakukan bukanlah perjumpaan logis, tetapi kesepakatan-kesepakatan yang tidak melibatkan warga seperti pencuri di malam hari. Dan berbicara tentang malam, saya ini hendak mengajak kita untuk berbicara tentang filsafat malam ya, yang diajukan oleh seorang filsuf Yunani Herakleitos.
Sabda II, Kota-kota yang memadamkan Logos.
Herakleitos dikenal sebagai seorang filsuf alam, yang berbicara tentang alam semesta.
Tetapi ada seorang pemikir politik bernama Donatella Di Cesare. Dia mengatakan demikian, ketika Herakleitos menjelaskan alam semesta melalui fragmen-fragmen, potongan-potongan kecil, sebenarnya dia sedang menjelaskan situasi negara kota, politik yang ia alami. Sehingga ia mengatakan politik kota memberikan paradigma bagi Herakleitos untuk memahami semesta.
Segala hal itu politis. Ilmu apapun tidak bebas nilai. Apa yang kemudian dari situ dikatakan? Herakleitos gemar menggunakan pola bertentangan: pagi-malam, perang-damai, tidur-terjaga.
Jadi ketika ia mengatakan pertentangan malam dan siang, ia sedang menggambarkan malam itu seperti sebuah kota di mana warga dan politikusnya sedang tidur berjalan. Ini seperti orang yang sebenarnya tidak sedang sadar apa yang dia omongkan, apa yang dia buat.
Sebab pembicaraan-pembicaraan orang-orang yang tidur sambil berjalan itu, warga dan politikus itu adalah pembicaraan yang sifatnya sebenarnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Dia sebut sebagai idiotes phronesis, kebijaksanaan privat.
Kebijaksanaan privat itu berarti hanya untuk segelintir orang, hanya untuk kepentingan pribadi. Seperti orang yang mimpi. Orang bermimpi selalu tentang dirinya. Karena kebijaksanaan privat yang dihasilkan, dan privat itu kemudian merujuk kepada kepemilikan privat. Idia dalam bahasa Yunani. Dan menurut Herakleitos, orang-orang yang berpolitik hanya untuk mengumpulkan kepentingan pribadi disebut idiotes. Dari situlah kata idiot. Idiotes adalah orang yang berpolitik untuk melipatgandakan kekayaan pribadi.
Sabda III, Malam-malam, Gerombolan Berseragam
Jadi malam menggambarkan republik, negara, kota di mana politikusnya sebenarnya tidur sambil berjalan. Dan berbicara tentang malam ini, saya teringat tentang sebuah kejadian di dunia seberang, di mana sebuah negara yang lahir dari keputusasaan menggerakkan sejumlah anak muda bernama Camicie Nere, Berseragam Hitam untuk melakukan represi, untuk melakukan tekanan terhadap oposisi dan lawan-lawan politik. Dan ini terjadi di Italia yang kemudian melahirkan yang disebut negara fasis.
Kalau kita ingat seringkali pemerintah berbicara bahwa koperasi itu seperti sebuah sapu lidi yang diikat. Fasis berasal dari kata fascio yaitu tiang-tiang batang pohon yang diikat, tapi diikat secara paksa. Dalam bahasa Bung Hatta bukan persatuan tetapi persatean.
Pola yang dilakukan oleh negara fasis Italia waktu itu adalah salah satunya mendemonisasi lawan-lawan politik dan oposisi sebagai asing. Yang pertama adalah, kemudian yang kedua adalah melakukan reorientasi militer. Jadi gerombolan seragam hitam itu kemudian dimasukkan ke dalam militer.
Yang kedua adalah pengetatan anggaran dengan ekonomi terpusat serta penundukan serikat buruh di bawah negara. Baru kemudian ternyata pengetatan anggaran itu digunakan untuk menginvasi Libya dan Etiopia.
Nah, kalau kita melihat bahwa ada seruan-seruan ya, negara itu besar, lawannya adalah Anarko, lawannya adalah Londo Ireng ya, lawannya adalah antek-antek asing gitu ya, sepertinya kita sedang melihat sebuah, saya tidak menyebut itu kesamaan ya, tapi mediokritas, kemirip-miripan yang setengah-setengah ya.
Dan kalau kita lihat misalkan barisan-barisan rapi, tentara untuk menanam keledai eh kedelai, sorry, untuk menjaga ekskavator-ekskavator pembabat hutan di Papua. Kalau kita lihat kemudian ya calon-calon manajer koperasi melakukan salam seperti layaknya militer dengan pakaian loreng, melompati lingkaran api, kita seperti mengingat apa yang pernah terjadi dalam sejarah dunia yaitu kerapian militer, kerapian militerisasi sebagai sebuah estetisasi politik. Jadi mendandani politik yang sedang lahir dalam
keputusasaan dengan sebuah keindahan dan keindahan itu diidentikkan dengan militerisasi. Dan yang sebenarnya adalah estetisasi itu adalah ditujukan untuk memberikan kesan ketertiban dan keamanan. Sama seperti dalam praktik liturgi, karya seni dalam liturgi untuk mendekorasi supaya memberi kesan sakralitas yang kelihatan dari sebuah ritus religius, demikian juga negara memerlukan sakralisasi, sakralitas dengan kerapian, ketertiban militerisasi.
Ini yang dilakukan program-program dari negara fasis yang didukung oleh seorang intelektual besar, Giovanni Gentile, melakukan manifesto para intelektual fasis.
Apa yang menonjol dari manifesto para intelektual fasis? Mereka menyamakan tanah air itu identik dengan negara. Dan karena itu negara menentukan segala macam yang dibuat oleh masyarakat dan warganya dan tidak boleh diganggu gugat.
Jadi tanah air ketika disamakan dengan negara dan negara itu sempurna ingin melahirkan societas perfecta, masyarakat yang sempurna, maka terjadilah penundukan terhadap yang partikular dan individu. Giovanni Gentile sendiri, seorang intelektual, mengatakan kita tidak perlu mengukur individu-individu. Semua harus tunduk pada yang universal dan abadi. Yang dia maksud adalah negara.
Benedetto Croce, intelektual antifasis membalas dalam koran kurang dari 1 bulan. Dan dia menyebut manifesto para fasis, para intelektual fasis itu sebagai lelucon yang kelam. Pertama, leluconnya adalah para fasis waktu itu mendukung ya, menganggap bahwa beberapa pahlawan-pahlawan nasional yang mendukung kebebasan sipil sebagai nenek moyang mereka. Jadi di satu pihak mereka mendukung pahlawan nasional tetapi menyangkal sendiri kebebasan sipil yang diperjuangkan oleh pahlawan nasional.
Yang kedua, yang selanjutnya adalah pengetatan anggaran yang dilakukan oleh negara fasis Italia waktu itu sebenarnya mencontoh kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara demokratis waktu itu, hanya diimbuhi dengan militerisasi.
Dan yang terakhir, dengan mengatakan bahwa pihak asing, pers dan juga partai-partai oposan serta Front Mahasiswa Antifasis sebagai asing, sebenarnya mereka menjadi pemecah belah bangsa. Mereka mengklaim bahwa pihak luar selalu menindas bangsa Italia, tapi sebenarnya mereka menindas warganya sendiri.
Tetapi bagi saya, saya mengamati ya, saya melihat dan membandingkan, fasisme terlalu menggentarkan dan megah untuk disamakan dengan republik yang medioker ini. Kita medioker. Disebut kapitalis juga kompetisi pasarnya hanya didominasi oleh monopoli beberapa orang. Disebut sosialis, kekuatan-kekuatan rakyat tidak punya akses pada kekuatan produksi. Disebut dinasti, kita tidak pernah menyebut diri kita kerajaan walaupun feodalisme masih kencang. Jadi apa? Republik Medioker.
Sabda IV, Retakan negara dan bangsa.
Saya mengajukan dua pertanyaan ini. Kalau memang kita ini republik yang medioker dan tentu saja mediokritas itu tidak menjadi ukuran yang baik bagi sebuah negara demokrasi, lalu mengapa negara bangsa pasca kolonial cenderung menggergaji tiang-tiang demokratisasi, ya, menjadi penindas warganya dan memaksakan ketertiban dan kesamaan yang merupakan tipikal fasis dan kolonial?
Pertanyaan kedua, dari mana negara ini, negara pasca kolonial belajar menormalisasi penangguhan hukum di Papua, dulu di Aceh, suatu tindakan pengecualian yang para fasis anggap harus dilakukan dan oleh negara demokrasi liberal boleh dilakukan dalam kondisi tertentu? Dari mana watak itu yang bukan hanya kadang, tapi kerap kali muncul dan masih terjadi di Papua?
Saya merujuk pada Benedict Anderson. Jadi, sejak awal mula, ya, republik ini berdiri di atas dua kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah kepentingan negara kolonialis yang hadir secara representatif melalui birokrat dan militer, KNIL waktu itu. Sementara ada kepentingan yang lain yaitu kepentingan bangsa, yang muncul dari partisipasi rakyat, sifatnya revolusioner dan berdiri di luar negara, maksudnya negara kolonialis. Ketika dua kepentingan itu bertabrakan menghasilkan retakan. Dan ketika kepentingan bangsa itu harus melembagakan dirinya menjadi Republik Indonesia, maka revolusi harus ditertibkan. Kekuasaan partisipatoris harus menjadi representatif. Ia memasuki fase yang disebut fase birokrasi dan militer. Dan akhirnya birokrasi-birokrasi ekskolonial dimasukkan ke dalam republik ini. KNIL juga dimasukkan sebagai angkatan bersenjata. Setelah berbagai macam konflik, akhirnya kita memiliki birokrasi dan militer. Tetapi kepentingan kolonial selalu mengendap dalam sejarah republik kita. Dan akan semakin kuat kalau kita tidak menyadari bahwa selalu ada keretakan antara tanah air dan bangsa, antara letupan-letupan revolusioner yang muncul dari partisipasi rakyat dengan penertiban dan keamanan dari militer dan birokrasi.
Karena itu Benedict Anderson sesudah tumbangnya Orde Baru, dia memberikan konferensi seminar ilmiah di Borobudur, Jogja. Dia mengingatkan demikian, “Waspadalah kepada siapapun yang menjadikan negara sesuatu yang sakral dan senantiasa dipuja. Dan waspadalah kepada siapa saja yang selalu membanggakan kejayaan nenek moyang yang begitu agung, milikmu segera dicurinya.”
Saya tidak hendak memprovokasi Saudari-saudara untuk kemudian melepaskan diri dari negara ini. Hanya presiden yang menyuruh orang kita untuk pindah dari negara.
Tapi kita mesti punya kewaspadaan untuk selalu bersifat kritis bahwa negara dan bangsa adalah sesuatu yang memiliki retakan. Dan dengan kesadaran itu kita selalu berhati-hati untuk tidak meletakkan negara melampaui segala-galanya seolah-olah sebagai suatu yang sakral. Dan kewaspadaan itulah yang menjadi peran khas sebenarnya kaum intelektual untuk menyalakan api di tengah rakyat.
Jadi, kalau kita bayangkan masyarakat itu sebagai jejaring organis, ada banyak orang yang bekerja dengan keahliannya masing-masing. Para intelektual juga memiliki peran yang khas. Siapa itu intelektual? Saya merujuk pada Edith Stein, seorang pemikir Jerman yang meninggal di bawah rezim Nazi. Dia mengatakan para intelektual menghidupi persoalan-persoalan. Ia merasa di rumah ketika ia sedang beraktivitas intelektual. Sebab intelek merupakan aktivitasnya yang sejati. Jadi kaum intelektual itu memang tugasnya adalah hidup dalam persoalan, mempersoalkan.
Celakanya adalah kalau negara malah mempersoalkan intelektual yang gemar mempersoalkan negara. Tugasnya memang begitu. Tugasnya adalah studi, riset, dan memberikan kritik. Karena itu seorang intelektual dipanggil untuk membawa api logos, menjalankan peperangan gagasan di tengah rakyat.
Walaupun memang seringkali kita berjarak dari rakyat dan itu merupakan problem kita, dan Edith Stein mengingatkan kita “berbicara kepada rakyat dengan bahasa jelimet khas kaum terpelajar tapi tak peduli untuk menyentuh kenyataan keras perjuangan hidup sehari-hari, sejak awal akan dicurigai.” Tetapi begitu kita dekat dengan rakyat, kita kemungkinan akan dicurgai oleh negara.
Tugas kaum intelektual adalah hadir di tengah rakyat, membawa api logos itu dan menyalakannya. Memang negara yang cenderung impulsif, tidak mau mendengarkan kaum intelektual, akan selalu berusaha memadamkan api logos itu. Jangankan kaum intelektual, aktivis, masyarakat sipil ditangkapi, dimajukan ke dalam sebuah pengadilan sesat karena menyalakan api logos.
Karena itu sebagaimana dikatakan oleh Edith Stein, seorang intelektual melakukan tiga hal: dia berpikir, dia merasakan, dan ia berbicara dalam bahasa rakyat. Tiga hal itu merupakan komponen penting.
Saya pikir sudah cukup di sini kita berbicara tentang dunia masa lampau dan dunia seberang. Kita sekarang masuk ke dunia kita hari ini, dunia masa lampau di Indonesia ini.
Kepada setiap intelektual, pertanyaan Tan Malaka ini selalu bisa diajukan. “Pihak mana yang akan kalian pilih? Sebab rakyat akan mencap setiap kompromi politik dengan para penguasa sebagai pengkhianatan terang-terangan”. Situasi ini bisa terus bergema, pertanyaan ini bisa terus bergema karena dalam satu dan lain cara, negara sekarang justru melakukan praktik kolonialisme di zaman ini. Dan pertanyaan ini masih tetap relevan.
Tan Malaka bisa menjadi contoh. Sebab ia bukan hanya menulis, dia bukan hanya berorasi, dia bukan hanya melakukan studi, dia juga mengorganisasi rakyat melalui pendidikan. Melalui Sekolah Sarekat Islam, dia mengajarkan anak-anak bukan hanya untuk pengetahuan teoritis dan praktis-teknis, tapi mengajari mereka bagaimana untuk membentuk koperasi-koperasi di sekolah. Sehingga ketika anak-anak itu kemudian lulus, bagi yang berkompeten didorong dan diutus untuk membentuk koperasi-koperasi rakyat. Dia adalah contoh juga bagaimana seorang intelektual hadir di tengah dan bukan di atas rakyat.
Terakhir, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat guru yang kepadanya kita terinspirasi, Mgr Soegijapranata SJ, yang pada KUKSI II, 27 Desember 1954, dia berusaha merumuskan hubungan antara Katolik dan patriotisme.
Hubungan Katolik dan patriotisme ini berakar dari adagium klasik kekatolikan yaitu pro ecclesia et patria. Di universitas ini (SCU) dikembangkan jauh lebih luas lagi, patria et humanitate.
Mungkin kita perlu memikirkan satu bagian, yaitu patria, tanah air. Tanah air pada mulanya tidak sama dengan negara. Dalam sejarah-sejarah antropologi bangsa-bangsa, tanah air, misalkan orang berbicara paese, orang Italia, pagus orang Latin, pays orang Perancis, ya, patria kita, tanah air kita, patria orang-orang Latin kemudian, tidak identik dengan negara. Tanah air adalah sajak dan ungkapan kerinduan ketika kita merindukan kampung halaman, ketika kita bertemu dengan sesama orang di pengasingan, di situ tanah air disampaikan.
Tanah air adalah ketika matahari itu turun, senja datang, orang-orang di sekeliling api bisa berbicara tentang apa, tentang arti, tentang cara, dan tentang tujuan kenapa kita masih menjadi satu bangsa. Di situ tidak ada lagi NKRI harga mati. Untuk apa kita menjadikan kematian sebagai tujuan? Di situ yang ada adalah NKRI harga hidup. NKRI yang mengabdi pada kemanusiaan, bukan pada mayat dan bangkai yang terus dilakukan melalui militerisasi terus-menerus di wilayah-wilayah yang jarang diberitakan oleh media-media besar.
Maka sebagai civitas akademika, marilah kita bersama-sama dengan cara masing-masing menyalakan api logos di tengah rakyat supaya mereka juga berani untuk mendiskusikan apa yang baik bagi tanah airnya, bagi setiap kampung halamannya.
Memang tidak mudah, sebab bagi negara yang cenderung impulsif, api logos akan selalu coba dimatikan. Tetapi tidak ada cara lain, api berarti keberanian. Dan demi kemanusiaan, demi tanah air, demi sesama, kita mau terus untuk menyalakan itu.
