Siswa SMA Kolese Gonzaga Jakarta tak hanya berdiam ketika demonstrasi dan kerusuhan terjadi. Mereka pun terpanggil untuk mengeluarkan pernyataan sikap setelah mengkaji dan merenungkan peristiwa itu. Tanggal 4 September 2025, mereka mengeluarkan pernyataan sikap secara tertulis, membacakannya dan mengunggah di instagram. Pernyataan sikap tertulis ditandatangai oleh Christopher Kana Cahyadi (Ketua Senat) dan Pater Eduard C. Ratu Dopo, S.J., M.Ed (Kepala SMA Kolese Gonzaga).
Menurutnya, aksi demonstrasi yang menciptakan kondisi kurang kondusif di negara ini, kiranya muncul dari ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah, wakil rakyat, dan aparat penegak hukum yang kurang berpihak pada rakyat kecil. “Melalui berbagai media, kami mengetahui ada masyarakat yang mengalami tindak kekerasan bahkan ada yang kehilangan nyawa sebagai akibat kerusuhan tersebut,” katanya.
“Sebagai pelajar SMA yang menjunjung tinggi nilai moral serta berpegang pada Pancasila dan UUD 1945, kami merasa berkewajiban untuk mengedepankan hati nurani, kecerdasan intelektual, kepedulian terhadap sesama, komitmen, kerendahan hati, dan integritas dalam menghadapi situasi yang memprihatinkan ini,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Komunitas SMA Kolese Gonzaga menyerukan bahwa:
Satu, kami menolak pandangan umum bahwa pelajar SMA/SMK dan setingkat dianggap tidak perlu untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratisasi melalui kampanye media sosial, penyebaran petisi, penyuaraan aspirasi dan sejenisnya, sebab bentuk-bentuk tertera merupakan bentuk yang hidup dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh pasal 28 ayat (3) UUD 1945.
Dua, kami menghormati segala upaya masyarakat Indonesia yang berani menyuarakan aspirasi, menjaga demokrasi, serta memastikan aksi demokrasi kondusif, efektif, dan berjalan demi kepentingan bersama.
Tiga, kami mengecam oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya menyebarkan misinformasi dan upaya pembelokan narasi yang memicu konflik horizontal antar golongan masyarakat demi tujuan pribadi atau kelompok, seperti kekerasan, penjarahan dan provokasi.
Empat, dalam rapat DPR, yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 September 2025 untuk menanggapi “17+8”, kami mengharapkan itikad baik untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mempertahankan tindak lanjut yang berkeadilan demi memperbaiki akuntabilitas kinerja seluruh lembaga pemerintah.
“Sebagai pelajar Indonesia, kami menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam upaya memperjuangkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan sikap tegas dan kritis dalam menanggapi seluruh dinamika sosial-politik yang terjadi di Tanah Air. Semoga segala aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab dan transparan,” pungkasnya.
